Sistem
Perekonomian Indonesia
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah “Perekonomian Indonesia”
Dosen : Dahruji
Oleh:
Kelompok 1
Isa Kinasih
Maltufah
Zainiyatul
Afifah
Husnul Khotimah
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 3A
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN AKADEMIK 2013-2014
DAFTAR
ISI
BAB
I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
B. Rumusan
Masalah
C. Tujuan
Penulisan
BAB
II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Sistem
B.
Sistem Perekonomian Pasar (Liberalisme atau Kapitalisme)
C.
System Perekonomian Perencanaan (Etatisme/sosialis)
D.
System Ekonomi Campuran
E.
Sistem Ekonomi Islam
F.
System Ekonomi Pancasila
BAB
III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
Daftar
Pustaka
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan
oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik
kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan yang mendasar
antara sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi yang lainnya adalah
bagaimana sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem,
seorang individu boleh memiliki beberapa faktor produksi. Sementara dalam
sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah.
Perihal sistem apa atau sistem ekonomi yang
bagaimana yang diterapkan atau berlangsung di Indonesia, sering dipertanyakan
dan diperdebatkan. Pertanyaan sederhana yang jawabannya pelik ini bukan saja
mengundang rasa ingin tahu mahasiswa ekonomi sendiri, tetapi juga kalangan
awam. Uraian makalah ini mencoba mendiskusikan masalah tersebut. Akan tetapi,
sebelum beranjak ke arah sana, suatu uraian singkat tentang arti sistem itu
sendiri kiranya dapat menjadi pengantar yang memadai, karena ada banyak sistem
yang pernah dicoba diterapkan di Indonesia demi mengalokasikan sumber daya yang
dimiliki secara memadai yang memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:
1.
Apa pengertian Sistem?
2.
Bagaimana Sistem
Perekonomian Pasar (Liberalisme atau Kapitalisme)?
3.
Bagaimana Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/sosialis)?
4.
Bagaimana Sistem Ekonomi Campuran?
5.
Bagaimana Sistem Ekonomi
Islam?
6.
Bagaimana Sistem Ekonomi Pancasila?
C. Tujuan Penulisan
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan
penulisan makalah ini adalah:
1.
Untuk mengetahui arti sistem
2. Untuk mengetahui sistem perekonomian pasar (liberalisme atau kapitalisme)
3. Untuk mengetahui sistem perekonomian perencanaan (etatisme/sosialis)
4. Untuk mengetahui sistem ekonomi campuran
5. Untuk
mengetahui sistem ekonomi islam
6. Untuk mengetahui sistem ekonomi pancasila
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Sistem
Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu
“organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. (Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga, Cet.5, Hlm.28) Sedangkan sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh
suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada
individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah
sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur
faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki
semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di
pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua
sistem ekstrim tersebut.
Namun ada beberapa ahli yang memberikan pengertian
tentang sistem perekonomian, diantanya :
Menurut Chester A. Bernard, adalah suatu
kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas
bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.
Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai
subjek atau objek.
Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem
yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa
suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan
falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.
L.James.Havery, menurutnya system ekonomi adalah prosedur logis
dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu
dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam
usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
B.
Sistem Perekonomian Pasar (Liberalisme atau
Kapitalisme)
Secara garis besar, di dunia
ini pernah dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrem, sistem kapitalis dan
sistem ekonomi sosialis. Kedua sistem ini sangatlah berbeda dalam hal ketiga
butir tinjauan berkut ini:
1. System pemilikan sumber daya atau factor-faktor
produksi;
2. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi
satu sama lain dan untuk menerima imbalan atau prestasi kerjanya
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur,
mengarahkan,dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan
individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau factor-faktor produksi.
Setidak-tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi perorangan
dalam atau untuk memiliki sumber daya. Kompetisi antar individu dalam memenuhi
kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mengejar keuntungan sangat
dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam
menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip “keadilan” yang di anut oleh
system ekonomi kapitalis ialah “ setiap orang menerima imbalan berdasarkan
prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah atau Negara sangat minim.
Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “ pelindung” perekonomian.
Dalam terminology teori mikro ekonomi, sistem
ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang menyandarkan diri
sepenuhnya pada mikanisme pasar, prinsip laisssez
faire (persaingan bebas), meyakini kemampuan “the invisible band” dalam
menuju efisiensi ekonomi. Mikanisme pasarlah (kekuatan permintaan dan
penawaran) yang menurut kalangan kapitalis akan menentukan secara efisien
ketiga pokok persoalan ekonomi. System ekonomi kapitalis banyak dianut
Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
Ciri-ciri Sistem
Perekonomian Pasar (Liberalisme atau Kapitalisme) adalah:
1.
Kedaulatan konsumen dan
kebebasan dalam konsumsi
2.
Menerapkan system
persaingan bebas
3.
Peranan modal sangat
penting
4.
Peranan pemerintah
dibatasi.
Kelebihan Sistem
Perekonomian Pasar (Liberalisme atau Kapitalisme) diantaranya:
1.
Setiap individu bebas
memiliki alat produksi sendiri
2.
Kegiatan ekonomi lebih
cepat maju karena adanya persaingan
3.
Produksi didasarkan
kebutuhan masyarakat
4.
Kualitas barang lebih
terjamin.
Kekurangan dari Sistem
Perekonomian Pasar (Liberalisme atau Kapitalisme) adalah:
1.
Sulit terjadi
pemerataan pendapatan
2.
Menimbulkan monopoli
3.
Rentan terhadap krisis
ekonomi
4.
Adanya eksploitasi.
C.
System Perekonomian Perencanaan
(Etatisme/sosialis)
System ekonomi sosialis adalah kebalikan dari system
ekonomi kapitalis/liberalis. Sumber daya ekonomi atau factor produksi diklaim
sebagai milik Negara. System ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat
dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada
orang perorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang
dicurahkan. Prinsip ”keadilan” yang di anut oleh system sosialis ialah “setiap
orang menerima imbalan yang sama”. Kadar campur tangan pemerintah sangat
tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan
pokok ekonomi [what (apa yang harus
diproduksi), how (bagaimana
memproduksinya), for whom (untuk
siapa diproduksi)].
Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus
dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam
mekanisme pasar, menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh
karena itu pemerintah atau Negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian.
Satu hal yang penting untuk dicatat berkenaan dengan system ekonomi sosialis
adalah bahwa system ini bukanlah system ekonomi yang tidak memandang penting
peranan capital. Dalam perekonomian ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx,
dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan
memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua
pihak. Negara yang menganut system ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan
Negara komunis lainnya.
Perlu dicatat, semasa paham komunisme masih berjaya,
tidak semua negara yang menjalankan system ekonomi sosialisme adalah
negara-negara komunis. Di Amerika Utara, Kanada (meskipun bertetangga dengan
dan merupakan sahabat Amerika Serikat, system plitik negara ini
liberal-demokratis) menjalankan sosialisme. Begitu pula sejumlah Negara
Skandinavia di daratan Eropa, walaupun sistem politiknya liberal-demokratis,
menerapkan system ekonomi sosialisme. Hanya saja sosialisme di negara-negara
liberal-demokratis ini tidak persis sama seperti sosialisme di negara-negara
blok timur.
Ciri-ciri System
Perekonomian Perencanaan (Etatisme/sosialis) adalah:
1.
Hak milik individu
tidak diakui
2.
Seluruh sumber daya
dikuasai Negara
3.
Semua masyarakat
adalah karyawan bagi Negara
4.
Kebijakan perekonomian
disusun dan dilaksanakan pemerintah.
Kelebihan dari System
Perekonomian Perencanaan (Etatisme/sosialis) adalah:
1.
Pemerintah lebih mudah
ikut campur dalam pembentukan harga
2.
Kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi secara merata
3.
Pelaksanaan
pembangunan lebih cepat
4.
Pemerintah bebas
menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.
Kekurangan dari System
Perekonomian Perencanaan (Etatisme/sosialis) adalah:
1.
Individu tidak
mempunyai kebebasan dalam berusaha
2.
Tidak ada kebebasan
untuk memiliki sumber daya
3.
Potensi dan
kreativitas masyarakat tidak berkembang.
D.
System Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu.
Pada sistem eknomi campuran ini pemerintah juga ikut campur tangan mengolala sumber kekayaan negara, sehingga aset-aset vital di dalam negara tidak bisa dikuasai oleh perseorangan. Selain itu, tujuan campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian yaitu untuk mengoreksi distorsi ekonomi. Diakuinya hak kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi campuran ini tidak membuat semua faktor produksi yang vital / penting juga bisa menjadi kepemilikan pribadi karena kepemilikan faktor produksi yang vital akan tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah.
Adapun campur tangan pemerintah dalam perekonomian terdiri atas tiga bentuk, yaitu:
a) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar berjalan normal dan wajar.
b) Melakukan kegiatan ekonomi
sebagai pelaku bisnis, misalnya keikutsertaan modal dalam Badan Usaha
MilikNegara.
c) Melaksanakan kebijakan fiskal
melalui pajak dan kebijakan moneter dengan mengatur dan mengawasi sektor
keuangan.
Selain itu, Tujuan
pokok adanya campur tangan pemerintah ialah untuk menghindari akibat- akibat
negatif dari sistem ekonomi pasar. Misalnya, golongan yang lemah makin
tertindas dan golongan yang kuat semakin kokoh kedudukannya. Serta pemerintah
akan memberikan jaminan sosial serta mengupayakan pemerataan distribusi
pendapatan. Mengenai penetapan harga, walaupun harga-harga ditentukan oleh
mekanisme pasar, namun bila diperlukan pemerintah juga perlu mengadakan
pengawasan serta koreksi terhadap harga-harga tersebut.
Penerapan sistem
ekonomi campuran ini akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi
pasar dan sistem ekonomi komando yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat karena berimbangnya peran pemerintah dan swasta dalam
menjalankan kegiatan perekonomian.
Dalam sistem
ekonomi campuran, pemerintah, swasta dan masyarakat saling berinteraksi dalam
memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada
kekuatan pasar, namun sampai batas tertentu pemerintah tetap melakukan kendali
dan campur tangan dengan tujuan agar perekonomian tidak lepas kendali dan tidak
hanya menguntungkan pemilik modal besar. Saat ini, kecenderungan untuk
menerapkan sistem ekonomi pada berbagai negara semakin meningkat karena pada
dasarnya tidak ada negara yang bisa dengan murni menerapkan sistem ekonomi
pasar maupun sistem ekonomi komando.
Sistem ekonomi
campuran memliki beberapa ciri diantaranya:
·
Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata
·
Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah
·
Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah
Dalam
pelaksanaanya Sistem Ekonomi Campuran memiliki kekurangan serta
kelebihan-kelebihan, yakni;
a)
kelebihan sistem ekonomi campuran
·
Kebebasan berusaha
·
Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas
·
Lebih mementingkan umum dari pada pribadi
b)
kekurangan sistem
ekonomi campuran
·
Beban pemerintah berat dari pada beban swasta
·
Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan
E.
Sistem Ekonomi Islam
M.A. Manan menyatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh
nilai-nilai islam. Sementara itu, H. Halide berpendapat bahwa yang di maksud
dengan ekonomi islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan
dari Al-Qur’an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.
Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang
mandiri, oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh
dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan
saling melengkapi dalam sekema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu
sekaligus kolektif. Ekonomi Islam adalah cara hidup yang serba cukup, Islam
sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang mengupayakan subuah
tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep Hablum min-Allah wa
hablum min-Annas, yang berkaitan tentang tuhan, manusia dan hubungan
keduanya (tauhidi). Matra ekonomi Islam menempati kedudukan yang
istimewa. Karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantug pada
kesejahteraan material dan sepiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam
satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas
antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang di
istilahkan oleh ulama’ dengan mu’amalah (intransaksi) pesan al-quran
dalam aktivitas ekonomi:
Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang)
batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian
menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang
lain, padahal kalian mengetahui (Q: S. Al Baqoroh: 188).
Islam bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna
membangun sistem ekonomi, tapi juga
mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman
dengan ke absahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan
etika yang jelas dan dapat bemakna di dalam keseluruan kerangka tata sosial,
dengan pendekatan terhadap system ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak
untuk di alamatkan pada syari’ah dengan system ekonomi islam.
Ø
Ciri-ciri
ekonomi Islam yaitu:
1. Aqidah sebagai substansi (inti) yang menggerakkan dan
mengarahkan kegiatan ekonomi.
2. Syari’ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan
ekonomi.
3. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses
optimalisasi kegiatan ekonomi.
Ø
Prinsip-prinsip
ekonomi Islam:
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau
titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas
tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja
sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan
yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan
penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari
penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah
memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.
Ø
Asas-asas sistem ekonomi Islam:
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan. (Al-Qasas: 77)
Dari ayat di atas terdapat beberapa asas ekonomi
Islam, di antaranya:
1. Allah Pemilik segala
sesuatu
Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia
adalah pemilik sebenar segala sesuatu.
Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang
di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Taha: 6)
2. Kekayaan di dunia adalah
untuk mencari kehidupan akhirat
Manusia mestilah menggunakan kekayaan yang
diperolehinya di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera di
Akhirat kelak.
“Ahli peniaga yang jujur lagi amanah adalah
bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada’.” (Bukhari)
3. Bahagia di dunia tidak
boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat
Manusia tidak boleh mengabaikan bahagiannya di dunia
ini. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di
dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah:87-88)
4. Tetap berlaku adil kepada
sesama manusia
Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia.
Hendaklah mereka melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan membantu
orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesempitan.
Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan
haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan
Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. (Ar-Rum:38)
5. Tidak boleh melakukan sembarang
kerusakan
Manusia mesti mengelakkan dirinya daripadamelakukan
pebuatan-perbutan dosa yang termasuk dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil
kekayaan yang tidak adil, membazirkan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan
serta melakukan penipuan dalam perniagaan.
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188)
Islam mempunyai suatu
konsep yang berbeda mengenai kekayaan, semua kekayaan di dunia adalah milik
dari Allah SWT yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus
di peroleh dengan cara yang halal, untuk mencapai Al-falah (makmur dan
success) dan Sa’ada Haqiqiyah (kebahagian yang abadi baik di dunia dan
akhirat. Dalam Islam yang ingin punya property atau perusahaan harus
mendapat kan nya dengan usaha yang keras untuk mencapai yang nama nya
Islamic Legal Maxim, yaitu mencari keuntungan yang sebanyak banyak nya
yang sesuai dengan ketentuan dari prinsip prinsip syariah. Yang sangat
penting dalam transaksi Ekonomi Islam adalah tidak ada nya unsur Riba
(interest) Maisir (judi) dan Gharar (ke tidak pastian).
Ø
Tujuan Ekonomi Islam
1. Menunaikan sebagian dari
pada tuntutan ibadah
Mengambil kira asas-asas dan ruang lingkup
ciri-cirinya, nyatalah tujuan ekonomi Islam adalah bersifat ibadah dan
melaksanakannya bererti melaksanakan sebahagian daripada tuntutan ibadah yang
menyeluruh. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
“Sesungguhnya kamu tidak keluarkan satu nakah pun yang
kamu caridi jalan Allah melainkan kamu diberi pahala kerananya, sekalipun
nafkah yang kamu berikan untuk isterimu.” (Bukhari, Muslim)
Roh disebalik semua kegiatan ekonomi Islam ialah taawun
atau kerjasama. Oleh itu sesiapa yang membantu saurara-saudaranya dan
masyarakatnya semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah, maka itu merupakan
satu ibadah.
2. Menegakkan keadilan
sosial dan ekonomi dalam masyarakat
Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada
kesaksamaan serta menghapuskan penindasan dan penipuan adalah satu sistem yang
benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Di
atas dasar inilah Islam membenarkan jual beli dan mengharamkan riba dan segala
jenis penipuan.
Sistem ekonomi yang berteraskan kepada kerjasama dan
kesaksamaan akan mewujudkan rasa kasih sayang, sifat tanggungjawab dan
tolong-menolong di antara satu sama lain. Kesan daripadanya bukan sahaja
individu-individu dapat menanurkan pembangunan dirinya, malah negara-negara
dapat bantu-membantu dalam memenuhi kemaslahatan seluruh umat manusia.
3. Menghapuskan kemiskinan
dan mewujudkan keadaan guna tenaga penuh serta kadar perkembangan ekonomi yang
optimum
Dalam pengertian ekonomi sebagai satu amanah Allah ke
atas kaum muslimin, maka di antara tujuan ekonomi dalam Islam ialah untuk
menghapuskan ataupun mengatasi masalah kemiskinan, mewujudkan peluang pekerjaan
dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang optimum dan susuai menurut perkembangan
kebendaan dan kerohaniaan masyarakat.
4. Mewujudkan kestabilan
barangan sejajar dengan nilai matawang
Sistem ekonomi mewujudkan kestabilan pasaran melalui
sikap setiap anggota masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri serta
sentiasa bersedia membantu dan berkorban demi kepentingan anggota masyarakat
yang lain. Harga sesuatu barangan di pasaran meningkat atau dinaikkan kerana
kekurangan sumber bahan ataupun kerana bertambah permintaan biarlah dengan
sebab yang betul dan di atas dasar yang makruf dan munasabah dan bukan unyuk
mengongkong atau menyempitkan kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan sstem ekonomi Idlam yang merupakan
kesatuan terhadap asas-asas sosio-ekonomi dan politik ini bertujuan mengimbangkan
nilai matawang dengan pulangan barangan dan perkhidmatan yang diperolehi oleh
setiap anggota masyarakat; malah di antara negara-negara di dunia.
5. Mengekalkan keamanan dan
kepatuhan terhadap undang-undang
Rasatidak puas hati manusia dalam sesebuah masyarakat
lantaran pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dan aktiviti-aktiviti yang
diarahkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, akan membawa pelbagai
gejala yang bahaya kepada manusia.
Asas-asas ekonomi Islam bersandarkan kepada tuntutan
tuntutan iman dan akhlak serta sedikit kuatkuasa undang-undang. Namun dalam
pengertian sistem akhlak Islam yang sebenar, tuntutan-tuntutan akhlak ini tidak
dapat dilaksanakan secara teguh tanpa bernaung di bawah satu sistem yang
mempunyai kewibawaan untuk menegakkan undang-undang. Dengan kesyumulan
sistem-sistem Islam inilah, tujuan ekonomi dalam mewujudkan kepatuhan orang
ramai terhadap undang-undang serta mengekalkan keamanan tercapai.
6. Mewujudkan keharmonian
hubungan antarabangsa dan memasikan kekuatan pertahanan negara
Menurut Islam, keharmonian hubungan antarabangsa wujud
di atas dasar kerjasama sosial dan ekonomi, bukan di atas penindasanterhadap
keduanya sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah Islam juga tidak
menganggap bahawa pertahanan negara hanya bergantung kepada semangat keimanan
atau bilangan tenaga tentera yang ramai tetapi kekuatan pertahanan juga
bergantung kepada kekuatan ekonomi, sama ada dari sudut produktiviti yang
tinggi ataupun pandangan musuh yang sentiasa gerun terhadap negara Islam
sendiri.
Atas dasar ini Allah memerintahkan kaum muslimin agar
bersiap sedia dengan apa saja kekuatan yang dapat menimbulkan rasa takut musuh
teradap mereka.
Dan siapkanlah untuk
menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang
ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh
Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya;
sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah
niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya
(dirugikan). (Al-Anfal:60)
Sistem perekonomian ini berkembang dan diterapkan di Indonesia ditandai
dengan adanya Bank Syariah dan lembaga keuangan yang melebelkan syariah. Hal
ini menjadi bukti konkret bahwa sistem ekonomi islam sudah diterapkan oleh
masyarakat Indonesia.
Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalis, Islam dan Sosialis
|
Konsep
|
Kapitalis
|
Islam
|
Sosialis
|
|
Sumber kekayaan
|
Sumber
kekayaan sangat langka (scarcity of resources)
|
Sumber
Kekayaan alam semesta dari ALLAH SWT
|
Sumber
kekayaan sangat langka (scarcity of resources)
|
|
Kepemilikan
|
Setiap
pribadi di bebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang di peroleh nya
|
Sumber
kekayayan yang kita miliki adalah titipan dari ALLAH SWT
|
Sumber
kekayaan di dapat dari pemberdayaan tenaga kerja (buruh)
|
|
Tujuan Gaya hidup
perorangan
|
Kepuasan
pribadi
|
Untuk
mencapai kemakmuran/sucess (Al-Falah), di dunia dan akhirat
|
Kesetaraan
penghasilan di antara kaum buruh
|
Tabel di atas menerangkan 3 konsep sistem perekonomian
yaitu: Kapitalis, Islam dan Sosialis.
F.
System Ekonomi Pancasila
Sistem Ekonomi
Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali
dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa
prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip
kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam
ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi neoklasik yang dibangun atas dasar faham
liberal dengan mengedepankan nilai individualism dan kebebasan pasar, sisten
ekonomi pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
Indonesia yang bias berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat,
atau norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.
Selama
periode 50 tahun Indonesia mengalami dua kali system ekonomi liberal yang
disusul masing-masing oleh sistwm ekonomi komando. Ini berarti bahwa Indonesia
telah mengalami perubahan system empat kali.
Sistem
ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada
dirinya ciri-ciri positif dari kedua system (ekstrim) yang kita kenal
(kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis). Yang menjadi masalah adalah dimana
titik ideal yang kita anggap paling tepat. Dengan kata lain kita harus mampu
menempatkan peranan negara pada posisi sedemikian rupa, sehingga ia mampu
mengendalikan kegiatan ekonomi tanpa sampai pada posisi komando.
Satu tugas dari pemikiran ekonomi pancasila adalah untuk mengetahui
bagaimana dan mengapa perilaku ekonomi masyarakat Indonesia tumbuh dan
berkembang. Ekonomi pancasila memahami dinamika perubahan yang terjadi. Selama
lingkungan ekonomi selalu berubah, implikasi langsung yang timbul adalah bahwa
perilaku ekonomi harus menyesuaikan diri pada perubahan situasi dan perubahan
kebutuhan yang terjadi jika ingin tetap mereflesikan kenyataan. Oleh karenanya
pemikiran ekonomi pancasila secara konstan dipaksa untuk melakukan modifikasi
dari teori-teori ekonomi yang ada untuk mencari kebenaran ilmiah dari ekonomi
pancasila dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mampu melakukan
perbaikan-perbaikan terhadap struktur social masyarakat Indonesia.
Dasar Sistem Ekonomi Pancasila adalah UUD 1945 Pasal
33 yang memuat ayat-ayat sebagai berikut:
Ø Ayat(1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ø Ayat(2)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara.
Ø Ayat(3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipengaruhi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ø Ayat(4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efesien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasam lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
Ø Ciri-ciri Sistem Ekonomi
Pancasila sebagai berikut:
a. Peranan
Negara tetap penting meskipun tidak terlalu besar, seperti dalam perekonomian
komando. Seperti halnya peranan Negara, peranan swasta juga cukup besar
meskipun tidak terlalu mendominasi, seperti halnya di perekonomian liberal.
Sistem Ekonomi Pancasila menyeimbangi antara peranan swasta dan peranan
pemerintah sehingga masing-masing dapat maju dan berkembang.
b. Sistem
ekonomi tidak didomonasi dengan buruh (seperti sosialis) maupun modal (seperti
kapitalis) melainkan didasarkan atas asas kekeluargaan.
c. Produksi
dikerjakan oleh semua pihak dengan diawasi anggota masyarakat. Negara menguasai
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk
menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.
Ø Kelebihan Sistem Ekonomi
Pancasila antara lain:
1. Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan mengusasi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh
negara.
3. Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan
dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat
serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Warga negara memiliki
kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan
pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan
diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
masyarakat.
7. Potensi, inisiatif dan
daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang
tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak
terlantar dipelihara oleh negara.
Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak
mengizinkan adanya:
1.
Free Fight Liberalisme, yaitu adanya suatu
kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya
eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin
bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
2.
Etatisme, yaitu keikut sertaan pemerintah yang
terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk
berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersifat pasif
saja.
3.
Monopoli, yaitu suatu bentuk pemusatan
kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan
lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini
konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.
Meskipun awal perkembangan perekonomian Indonesia
menganut system ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun
bukan berarti system perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi
di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti
sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga
dengan system etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun
1960-an sampai masa orde baru.
1.
Peranan Negara tetap penting meskipun tidak
terlalu besar, seperti dalam perekonomian komando. Seperti halnya peranan
Negara, peranan swasta juga cukup besar meskipun tidak terlalu mendominasi,
seperti halnya di perekonomian liberal. System Ekonomi Pancasila menyeimbangkan
antara peranan swasta dan peranan pemerintah sehingga masing-masing dapat maju
dan berkembang.
2.
System ekonomi tidak di dominasi dengan buruh
(seperti sosial) maupun modal (seperti kapitalis) melainkan didasarkan atas
asas kekeluargaan.
3.
Produksi dikerjakan oleh semua pihak dengan
diawasi anggota masyarakat.
4.
Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi
rakyatnya.
Jadi, dalam system ekonomi pancasila harus
dihindarkan system ekonomi liberal yang bebas maupun sistem ekonomi komando.
System ekonomi yang liberal akan menyebabkan
eksploitasi atau pemerasan kapada manusia. Selain itu, dapat memunculkan
persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli atau pemusatan kegiatan ekonomi
hanya pada kelompok masyarakat tertentu saja. Sebaliknya, sistem komando akan
mematikan sektor swasta Karena peran Negara yang terlalu besar.
Factor-faktor penyebab kegagalan system ekonomi di
Indonesia adalah:
·
Program tersebut disusun oleh tokoh yang
relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang
dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
·
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana
Negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru
dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
·
Adanya keenderungan terpengaruh untuk
menggunakan system perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
Indonesia.
Akibat yang ditimbulkan dari system etatisme yang
pernah terjadi di Indonesianpada periode tersebut, yaitu:
1.
Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi
yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
2.
Hutang luar negeri yang justru dipergunakan
untuk proyek ‘mercu suar’
3.
Defisit anggaran Negara yang makin besar
4.
Laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar
dari pertumbuhan ekonomi.
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan
Sistem ekonomi adalah
suatu proses yang menyebabkan pendapatan yang berdampak pada kehidupan
masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sistem ekonomi yang dianut banyak Negara memang
berbeda-beda, sesuai dengan falsafah hidup Negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi Indonesia dijiwai dan diarahkan
oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 serta
Garis-garis Besar Haluan Negara. System ekonomi pancasila adalah salah satu
tata ekonomi yang dijiwai oleh ideology pancasila, yang didalamnya terkandung
makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha
bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh dan untuk
rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
B.
Saran
Kita sebagai seorang
mahasiswa harus mampu memahami dan mengaktualisasi perekonomian yang diterapkan
dinegara kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan perekonomian
yang benar-benar diterapkan sesuai system dan kaedah yang diinginkan akan membantu
Negara kita menuju kemajuan ekonomi Negara kedepannya, utamanya dalam menghadapi
tantangan globalisasi.
DAFTAR PUSTAKA
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga, Cet.5
Yang lain cari sendiri ya... :)